SATUKAN JIWA MENUJU KEMANDIRIAN - ADALAH JARGON DARI RBM MEDIA MAJALAH DWI BULANAN KABUPATEN MALANG

Suasana kelas ketika Sesi Tanya Jawab dengan praktisi media

Malang Raya - Ruang Belajar Masyarakat (RBM) MEDIA pokja Pengembangan Media Kabupaten Malang melaksanakan Pelatihan Lanjutan Pengembangan Media pada tanggal 28 - 29 November 2012 bertempat di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.  Pelatihan diikuti oleh 35 peserta terdiri 28 peserta laki - laki dan 7 peserta perempuan yang berasal dari 29 kecamatan se Kabupaten Malang.  Latar belakang peserta bervariasi mulai dari Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pendamping Lokal (PL) serta pemerhati program PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelatihan dipandu oleh nara sumber praktisi media dan sekaligus sebagai seorang jurnalis disalah satu koran ternama di Jawa Timur, materi pelatihan berkisar pada cara penulisan berita, cara melakukan wawancara dan liputan berita serta cara pengurusan ISBN dari suatu buletin. Disamping itu peserta juga diperkaya pemahamannya oleh Specialis bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang cara pengambilan foto dokumentasi kegiatan masyarakat, penulisan cerita sukses (success story) dan identifikasi media lokal yang cocok untuk mengenalkan program - program masyarakat yang didukung oleh PNPM Mandiri Perdesaan - bisa melalui media brosur, poster, baliho, spanduk atau radio komunitas yang biasa di akses oleh masyarakat secara umum.

Pak H20 motor penggerak Pokja RBM MEDIA

Herman Hidayat Octiono dari Kecamatan Kepanjen atau biasa disapa Pak H2O yang kebetulan sebagai Pimpinan Redaksi RBM MEDIA berharap setelah pelatihan ini mereka para peserta pelatihan mampu membuat tulisan cerita sukses tentang program masyarakat yang didukung PNPM MPd di kecamatan masing - masing sehingga hasil tulisannya akan dijadikan materi cetak buletin yang ke dua dan ketiga.  Disamping itu saya berharap - demikian Pak H20 serius memberikan keterangan bahwa rencana tahun 2013 adalah menerbitkan buletin secara rutin, mencoba menjajagi pasar untuk menawarkan kerjasama dengan membuat space iklan kepada siapapun agar jangka panjang RBM MEDIA yang berpedoman "SATUKAN JIWA MENUJU KEMANDIRIAN" ini bisa terus tumbuh dan berkembang atau istilah menterengnya berkelanjutan.  Kami juga masih memerlukan beberapa pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik para kontributor buletin ini yang tersebar di 29 kecamatan, disamping media yang sudah dilaksanakan tersebut diatas RBM MEDIA juga sudah aktif membuat blog tentang PNPM MPd di Kabupaten Malang untuk menginformasikan dan mengarsipkan dokumen secara digital kegiatan masyarakat dengan PNPM MPd, tetapi masih terus harus dibenahi dan dikapasitasi personal awak media tentang pembuatan dan penulisan blogspot.

Peserta lain yang bernama Isa Ansori dari Kecamatan Wajak mengaku masih merasa minder dan malu untuk menulis dan mengirimkan hasil tulisannya ke buletin karena takut kalau dari hasil tulisannya itu ada resiko yang berlanjut - misal tuntutan hukum, ancaman dari orang yang tidak suka dari tulisanya dan sebagainya.  Wajar kiranya perasaan dan ketakutan Pak Isa ini sebagai penulis pemula tetapi percayalah ketika kita menulis dengan prinsip - prinsip yang sudah dikenalkan selama pelatihan dan menjunjung tinggi kode etik penulisan - ketakutan dan kekawatiran Pak Isa itu pasti atau Insya Allah tidak akan terjadi. Selamat mencoba menulis........[hry]

PELATIHAN MEDIA DAN JURNALISTIK BAGI CALON REDAKTUR DAN KONTRIBUTOR BERITA POKJA PENGEMBANGAN MEDIA RBM (RUANG BELAJAR MASYARAKAT) PNPM MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BANGKALAN

Pak Sulaeman dari Kecamatan Socah presentasi tentang lis media

Prigen Pasuruan - Dalam upaya membentuk dan mengkapasitasi Pokja Pengembangan Media - RBM (Ruang Belajar Masyarakat) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bangkalan mengadakan Pelatihan Media dan Jurnalis yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 November 2012 bertempat di Tanjung Plaza Hotel Prigen Pasuruan. Pelatihan diikuti oleh 17 peserta yang terdiri dari 4 peserta perempuan dan 13 peserta laki - laki dari perwakilan 17 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.  Sebelumya dilakukan seleksi peserta yang potensial di masing - masing kecamatan yang mempunyai kemalpuan jurnalistik dan media oleh Fasilitator Kecamatan (FK) masing - masing.

Pelatihan berlangsung selama 2 hari yang difasilitasi oleh praktisi media dan jurnalistik. Fasilitator dipilih dengan kriteria menguasai dan pengalaman dibidangnya dan juga mempunyai latar belakang dan budaya lokal artinya kadar kedaerahan masih kental dalam upaya untuk mempercepat proses transfer of knowledge kepada peserta pelatihan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda - beda.  Materi pelatihan meliputi : Pengenalan Media dan Jenis - Jenis serta Karakternya, Merumuskan Media Yang Cocok dengan wilayah Bangkalan, Pengenalan Jenis - Jenis Berita dan Karakter Tulisannya, Teknik Reportase dan Liputan, Teknik Penulisan Berita, Praktek Reportase dan Penulisan Berita serta Manajemen Redaksi.

Pak Supardi - perwakilan Kec. Kokop - OPTIMIS

Supardi - perwakilan dari Kecamatan Kokop optimis bahwa setelah selesai pelatihan siap untuk menjadi reduktur atau kontributor berita untuk  Pokja Pengembangan Media karena melihat kemampuan peserta pelatihan yang berasal dari 17 Kecamatan adalah merupakan peserta yang potensial untuk menjadi jurnalis yang handal dan siap untuk menjadikan RBM menjadi salah satu ruang belajar bagi masyarakat untuk membangun desa bersama PNPM Mandiri Perdesaan.
Sementara nara sumber pelatihan Buyung Pambudi dan Ahmad Junaedi mengatakan berdasarkan hasil evaluasi dari karya tulisan reportase yang ditulis oleh 17 peserta menunjukkan hasil yang luar biasa berupa tulisan soft news (berita ringan) - baik penulisan straight news (berita langsung), dept news (berita mendalam) maupun feature news (berita kisah). 

Senam pagi  untuk refreshing dan keakraban antar peserta

Sementara berdasarkan wawancara penulis dengan Faskab dan FK Kabupaten Bangkalan didapatkan kesimpulan bahwa setelah pelatihan ini selesai mereka atau para alumnus pelatihan akan membentuk dan mengorganisir diri kedalam RBM pokja pengembangan media yang nama dan identitasnya sudah disayembarakan selama pelatihan. RBM di Bangkalan mempunyai 4 Pokja - yaitu Pakja Advokasi dan Hukum, Pokja Community Based Monitoring, Pokja Tenaga Pelatihan Masyarakat dan Pokja Pengembangan Media.  Pelatihan kali ini adalah pelatihan bagi calon reduktur dan kontributor berita Pokja Pengembangan Media - RBM Bangkalan, demikian komentar Ibu Ir. Wiwik Dwikorawati, MM.  Kami berpikir dan berdiskusi dengan para FK bahwa masih perlu ditingkatkan kapasitasnya kemampuan calon pengurus pokja ini untuk menjadikan mereka menjadi jurnalis dan ahli media handal untuk T.A 2013 yang akan datang misal : pelatihan pembuatan blog, teknik penulisan lanjutan atau manajemen redaksi karena ditangan mereka proses transparansi dan akuntabel diharapkan dapat ditulis dan disampaikan melalui media ini. Semoga

Jambore Kampoeng PNPM di Bondowoso

Pemberian Gelar Pelaku Terbaik Versi Kironggo Award
Oleh Bupati Bondowoso

I. PENDAHULUAN

Bondowoso merupakan sebuah kabupaten yang secara geografis berada ditengah persimpangan jalur provinsi yang tidak begitu menguntungkan dalam perspektif ekonomi kerakyatannya. Maysrakat bondowoso masih bergelut dengan problem kemiskinan, sehingga semua pihak perlu menyatukan tekat guna menguatkan Visi dan Misi dalam rangka membangun kabupaten bondowoso lebih baik kedepan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pada tahun 2007 dirubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat disingkat PNPM adalah salah satu program dimana dalam beberapa decade merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai supporting cystem untuk peningkatan taraf hidup masyarakat bondowoso.

Dalam Rangka meningkatkan pemahaman masyarakat serta penguatan integritas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Bondowoso yang merupakan bagian integral dari PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan kegiatan Akbar, dimana seluruh kompon en pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Wilayah kabupaten Bondowoso ikut serta dalam kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut kami beri nama Jambore “Kamporng PNPM”.

Ruang Belajar Masyarakat (selanjutnya disebut RBM) adalah suatu kultur atau  perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis serta terbentuk sebagai hasil pengkondisian ruang bersama yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat pelaku program sendiri melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan kapasitas pelaku/masyarakat yang dalam hal ini disebut sebagai “pelaku” adalah Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, Aparat pemerintahan di daerah kabupaten/kota khususnya yang  melakukan pembinaan secara langsung PNPM Mandiri Perdesaan serta Masyar akat umum/peduli PNPM Mandiri.

Penerapan metode pembangunan partisipatif dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat dinamis. Dinamika proses ditunjukkan dari adanya pengembangan wilayah partisipasi masyarakat tidak terbatas pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan PNPM MPd, melainkan juga pengintegrasian PNPM MPd ke dalam proses-proses pembangunan reguler. Penyatuan dan penyelarasan hubungan antara perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis menjadi “jargon” baru dalam dinamika pelaksanaan PNPM MPd.

Dinamika pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengintegrasian program merupakan sebuah proses belajar sosial bagi masyarakat desa. Praktek-praktek pembangunan adalah bagian dari hidup masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap diri dalam menanggapi perubahan jaman. Oleh sebab itu, secara khusus dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menerapkan konsep pembelajaran masyarakat yang dimuali dengan penyediaan sarana/prasarana pembelajaran di tingkat kecamatan melalui penyediaan Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat (DOK Pelmas).

Peningkatan jumlah DOK Pelmas ditetapkan untuk memperluas pelatihan dan manajemen pelatihan masyarakat ditata lebih sistematis melalui pengembangan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Informasi singkat tentang RBM perlu dijelaskan kepada peserta Workshop Sosialisasi yang merupakan representasi dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan se-kabupaten Bondowoso pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012, perihal pokok kebijakan RBM beserta dasar pemikiran yang melatarbelakangi munculnya kebijakan ini.

Langkah lebih lanjut dari pengintegrasian program adalah pengintegrasian antara perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan sebuah perencanaan politis yang mempengaruhi terciptanya keuntungan secara menyeluruh bagi semua masyarakat. Pertama-tama, kebijakan publik harus dilihat sebagai realitas sosial yang sengaja diciptakan untuk menjamin terjadinya hubungan antara manusia yang bersifat konstan dan tertib.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan.
2. Daftar Isian Pelaksanaaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012, Nomor: 7330/010-05.5.01/15/2012 tertanggal 09 Desember 2011.
3. Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat tanggal, 22 Pebruari 2012  nomor 414.2/1247/PMD; Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2012.
4. Penetapan Kepala Badan Nomor : 188/ 259/ 430.11.4/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang, Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan terlaksananya kegiatan ini antara lain ;

• Tersosialisasinya PNPM Mandiri Perdesaan ;
• Meningkatkan hubungan antar pelaku Program di seluruh Kecamatan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan ;
• Transformasi bakat dan kemampuan pelaku ;
• Publikasi produk unggulan kelompok binaan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai stimulan respons positif untuk menumbuh kembangkan kekaryaan kelompok SPP dan Seluruh Pelaku dalam meningkatkan kualitas Pemberdayaan ;
• Penghargaan atas prestasi pelaku.
• Penguatan eksistensi kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pengelola asset PNPM Mandiri Perdesaan untuk jangka panjang.

IV. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

Pembina:

Kepala Bappemas Kab. Bondowoso

PJO Kabupaten Bondowoso

Tim Fasilitator Kabupaten Bondowoso

Panitia

Ketua Panitia: Abdul Majid, S.Pd.

Sekretaris: Abdul Gafur Bakri, S.Sos.

Bendahara: Saiful Bahri, S.Pd.

 

Seksi – Seksi:

- Seksi Acara: Dhiemas Koesnandar (Co), Surapi, Taufik, S.H.

- Seksi Humas: Dony Prasetyo, S.H. (Co), Maltuf Al Hidayah, S.H., Hasan

- Seksi Pubdekdok: Ahmad Wahdi (Co), Suwarso, Samsul Arifin

- Seksi Konsumsi: Iffah Fitriyah, S.T. (Co), Haris Wandi

- Seksi Perlengkapan: Burawi (Co), Slamet Utomo, Suniyanto

- Seksi Lomba:

a) Lomba Pidato: Sholeh, S.Pd, M.Pd., Kartono

b) Lomba Cerdas Cermat : Gatot, Sudiyarto

c) Lomba Hadrah: Rukti, Totok Hariyanto, S.H.

d) Pameran Product: Quintaria, Aryadi Iriyanto

V. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode “Random Agenda” dimana sebagian besar kegiatan dilaksankan bersamaan dengan kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini antara lain ;

1) Lomba Hadrah

Hadrah merupakan seni musik traditional islam yang masih eksis sampai saat ini, dimana sebagian besar dari masyarakat Bondowoso memeluk agama islam. Melalui seni tersebut nantinya Group Hadrah yang anggotanya dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini akan melantunkan lagu wajib yang lirik lagunya berkaitan dengan tema PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun maksud dan tujuannya adalah sosialisasi/ memasyarakatkan PNPM MPd melalui seni hadrah.

2) Lomba Cerdas Cermat

Kegiatan ini merupakan kegiatan dimana delegasikan 3 (tiga) orang kader/pelaku terbaik PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan kabupaten bondowoso akan mengikutinya. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengukur sejauhmana pemahaman pelaku terhadap prinsip, dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

3) Lomba Pidato

Dimana setiap kecamatan di kabupaten bodnwoso ini diwajibkan untuk mendelegasikan masing-masing 1 (satu) orang kader/pelaku terbaik PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan kabupaten bondowoso. Adapun maksud dan tujuannya adalah selain untuk mengukur sejauhmana pemahaman pelaku terhadap prinsip, dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan disini juga mendorong kader pemberdayaan/ Pelaku agar lebih siap secara mental dalam Implementasi PNPM MPd di wilayah kerjanya masing-masing.

4) Pameran Produk

Pameran produk ini adalah pameran produk unggulan Kelompok binaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan se-kabupaten bondowoso yang menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso, dimana setiap kecamatan diwajibkan untuk sekurang-kurangnya mengirim 1 (satu) produk unggulan. Adapaun tujuannya adalah agar terpublikasikannya Produk Unggulan kelompok SPP dan dalam perspektif pemberdayaan kegiatan ini digarapkan mampu menjadi stimulasi untuk menggugah kelompok/ masyarakat lain agar senantiyasa memiliki jiwa kewirausahaan.

5) Sarasehan/ Seminar Sehari

Kegiatan ini dirancang untuk menjadi media interaksi antar pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, DPRD Kabupaten Bondowoso, serta Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang dalam hal ini adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan pelaku lainnya. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu mempertegas eksisitensi BKAD sebagai lembaga yang nantinya akan memelihara asset PNPM Mandiri Perdesaan untuk jangka panjang di kabup[aten Bondowoso.

VI. PESERTA

Adapun peserta dari kegiatan ini terdiri dari unsur-unsur pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso, antara lain sebagai berikut ;

PESERTA PESERTA KESELURUHAN

UNSUR PESERTA UTUSAN  KECAMATAN JUMLAH

Bappemas 2 1 2

PENGURUS RBM 28 1 28

FK 1 22 22

FT 1 22 22

Muspika Setempat 3 1 3

Tim Faskab 5 1 5

Group Hadrah 10 22 220

Group Cerdas Cermat 3 22 66

Lomba Pidato 1 22 22

Pameran Produck 3 22 66

Peserta Sarasehan 139 1 139

JUMLAH 592

VII .PENYELENGGARAAN

Jambore “Kampoeng PNPM” ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Desember 2012 bertempat di Alun – Alun Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Bentuk kegiatan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ini berbentuk Jambore, dimana seluruh peserta kegiatan melaksanakan aktifitas kegiatannya secara serentak dalam 1 (satu) waktu selain acara sarasehan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menempuh maksimal 1 (satu) hari 1 (satu) malam ditempat yang sama dengan bentuk kegiatan yang berbeda.

VIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal acara atau susunan acara kegiatan jambore “kampoeng PNPM” sebagai berikut ;

WAKTU KEGIATAN/ ACARA

06.00 – 08.00 Opening Ceremony (Jalan-jalan sehat)

08.00 – 20.00 Acara Inti Jambore “Kampoeng PNPM”

1. Sarasehan/ Seminar Sehari

2. Pameran Produk Unggulan

3. Lomba Cerdas Cermat

4. Lomba Pidato

5. Lomba Hadrah

20.00 – 21.00 Closing Ceremony dan Pengumuman Hasil Lomba & Pemberian Hadiah

Keterangan ;

- Setiap kegiatan diatas secara spesifikasi memiliki rangkaian agenda tersendiri.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Jambore “Kampoeng PNPM” Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso T.A. 2012, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sebagaimana terlampir.

Adapun sumber dana dari kegiatan ini terdiri dari ;

1) BLM RBM T.A. 2012, dan ;

2) Bantuan lain yang halal serta tidak mengikat.

X. PENUTUP

Demikian Proposal Kegiatan Penyelenggaraan Jambore “Kampoeng PNPM” Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bondowoso T.A. 2012 ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan ditinjau kembali untuk disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kontributor berita:

1. Ketua RBM Kabupaten Bondowoso : Abd. Majid, S.Pd.

2. Sekretaris RBM Kabupaten Bondowoso : Abdul Gafur Bakri, S.Sos.

UMK JAWA TIMUR TAHUN 2013

Surabaya, 24 Nopelber 2012. Hari ini, semua pemerintah Daerah serentak menetapkan besaran Upah Minimum Kab./Kota (UMK); yang rata-rata mengalami kenaikan 5% hinga 30%.

Seperti Penetapan UMK berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No 72 Tahun 2012 tentang Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2013, ditetapkan di Surabaya tertanggal 24 November 2012, dengan besaran tiap daerah sebagai berikut:
01. Kota Surabaya Rp.1.740.000
02. Kab. Gresik Rp.1.740.000
03. Kab. Pasuruan Rp.1.720.000
04. Kab. Sidoarjo Rp.1.720.000
05. Kab. Mojokerto Rp.1.700.000
06. Kab. Malang Rp.1.343.700
07. Kota Malang Rp.1.340.300
08. Kota Batu Rp.1.268.000
09. Kab. Jombang Rp.1.200.000
10. Kab. Probolinggo Rp.1.198.600
11. Kota Pasuruan Rp.1.195.800
12. Kab. Tuban Rp.1.144.400
13. Kota Kediri Rp.1.128.400
14. Kab. Sampang Rp.1.104.600
15. Kota Probolinggo Rp.1.103.200
16. Kab. Jember Rp.1.091.950
17. Kab. Kediri Rp.1.089.950
18. Kab. Banyuwangi Rp.1.086.400
19. Kab. Lamongan Rp.1.075.700
20. Kab. Pamekasan Rp.1.059.600
21. Kab. Situbondo Rp.1.048.000
22. Kota Mojokerto Rp.1.040.000
23. Kab. Bojonegoro Rp.1.029.500
24. Kab. Lumajang Rp.1.011.950
25. Kab. Tulungagung Rp.1.007.900
26. Kab. Bangkalan Rp.983.800
27. Kab. Sumenep Rp.965.000
28. Kab. Madiun Rp.960.750
29. Kab. Nganjuk Rp.960.200
30. Kota Madiun Rp.953.000
31. Kab. Blitar Rp.946.850
32. Kab. Bondowoso Rp.946.000
33. Kota Blitar Rp.924.000
34. Kab. Ponorogo Rp.924.000
35. Kab. Trenggalek Rp.903.900
36. Kab. Ngawi Rp.900.000
37. Kab. Pacitan Rp.887.250
38. Kab. Magetan Rp.866.250

Lantas, apakah para pemangku kepentingan Program Pemberdayaan Masyarakat akan melakukan (meng-agendakan) penyesuaian untuk Honor & Gaji semua pelaku Pemberdaya Masyarakat dari Pusat hingga Desa?

S.E.M.O.G.A.

HASIL STUDI EVALUASI PNPM MANDIRI PERDESAAN & GSC TAHUN 2012

Hasil studi evaluasi ini sangat baik untuk pembelajaran dan merefleksikan diri bagi para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan GSC dimanapun berada.  Terima kasih kepada Pak Endang Sunandar atas karya yang hebat ini - sekaligus mohon ijin untuk share di web ini.

JEMBATAN LIMPAS DUSUN SIMPAR DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG ADALAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MONUMENTAL MENJADIKAN MIMPI MASYARAKAT MENJADI KENYATAAN

Kabupaten Malang - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang melibatkan langsung masyarakat  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. PNPM Mandiri perdesaan  merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil dalam berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efissiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Kabupaten Malang merupakan salah satu lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, dimana sejak Tahun 1998 sampai tahun 2011 telah menjangkau 26 kecamatan dan 292 desa. Pada Tahun 2011 Kabupaten Malang mendapat alokasi dana PNPM MPd sebesar Rp. 28,20 miliar yang berasal dari APBN sebesar Rp. 22,56 miliar dan APBD sebesar Rp. 5,64 miliar. Berbagai infrastruktur dan bangunan sarana prasarana telah dibangun di Tahun 2011 ini antara lain 98  unit jalan dengan volume 71.148 m, 11 unit jembatan, 15 pembangunan sarana air bersih, 5 bangunan saluran irigasi, 2 unit MCK, 20 unit gedung sarana pendidikan, 7 unit gedung kesehatan dan 47 unit kegiatan sarana prasarana lainnya seperti pasar desa dll.

Jembatan Limpas Dusun Simpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Malang

Diantara pembangunan infrastuktur yang paling monumental pada tahun 2011 ini adalah Pembangunan Jembatan Limpas di Dusun Simpar Desa Wringinanom Kec. Poncokusumo. Jembatan tersebut berukuran 39,5 meter x 3 meter yang bersumber dari dana PNPM MPd sebesar Rp. 305.497.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp.  31.677.000,-.
Jembatan Limpas merupakan jembatan dengan konstruksi apabila musim kemarau berfungsi sebagai penyedia air bagi masyarakat setempat, dan jika musim hujan air sungai banjir dan melebihi muka jembatan, maka jembatan itu tetap berfungsi.
Pembangunan Jembatan limpas tersebut merupakan mimpi masyarakat Desa Wringinanom dan Desa Wonorejo yang baru terealisasi. Padahal usulan pembangunan jembatan tersebut dimulai sejak 10 tahun yang lalu dan baru terealisasi tahun 2011 ini. “Impian ini sudah 10 tahun yang lalu dan tidak pernah terealisasi dengan alasan biaya yang besar dan sulit terealisasi” ujar Fatimah salah seorang wakil perempuan Desa Wringinanom.
Adapun alasan dibangunnya jembatan tersebut karena jembatan tersebut menghubungkan antar 2 desa yakni Desa Wringinanom dan Desa Wonorejo yang sebelumnya hanya ada jembatan bambu berukuran 48 x 1 meter yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan kendaran roda dua saja. Menurut beberapa sumber dari masyarakat bahwa sebelum dibangunnya jembatan limpas tersebut cukup banyak pengendara sepeda motor yang jatuh ke sungai bersama sepeda motornya saat melintasi jembatan bambu tersebut. Sedangkan bagi kendaraan roda empat yang akan menuju desa lain, menuju pasar dan kantor kecamatan harus melalui jalan lain yang masih memutar dengan jarak 6 – 7 km dengan waktu tempuh 15 – 20 menit. Di musim hujan banyak warga terutama anak-anak sekolah tidak berani melintasi jembatan bambu tersebut karena khawatir jatuh ke sungai. Konon pernah jembatan bambu tersebut diperbaiki selama tiga bulan dan pada saat jembatan tersebut diperbaiki masyarakar Desa Wringinanom dan Wonorejo harus menyeberang sungai sepanjang 48 meter dan kedalaman 1 meter. Sedangkan jika jembatan ambruk maka semua  aktifitas penduduk lumpuh total dan tidak bisa melewati sungai karena banjir.
Kini setelah ada jembatan limpas jarak tempuh ke desa-desa lain, areal lahan pertanian, ke pasar dan kantor kecamatan menjadi singkat yakni sekitar 5 menit untuk kendaraan roda dua dan empat. Masyarakat semakin mudah untuk bekerja ke lahan pertanian, pengangkutan komoditi hasil pertanian seperti buah apel, jeruk semakin lancar dengan biaya transportasi semakin murah dibandingkan sebelumnya dimana jarak tempuh yang jauh dengan biaya yang sangat tinggi. Disamping itu pula anak anak sekolah semakin rajin ke sekolah dan resiko kecelakaan semakin kecil.
Dalam rangka pemeliharaan atas dibangunnya jembatan limpas tersebut xang dituangkan dalam kesepakatan musyawarah bahwasanya untuk truk dengan tonase lebih dari 4 ton tidak diberbolehkan melewati jembatan. Kebijakan ini dilakukan oleh masyarakat semata-mata untuk menjaga kelestarian jembatan agar usia pakai jembatan bisa lebih panjang.  Sedangkan untuk retribusi biaya pemeliharaan setiap kendaraan roda empat yang membawa bahan material, hasil pertanian, bahan bangunan dll dikenakan biaya retribusi sebagai biaya pemeliharaan.
Shodik, seorang warga  Desa Wringinanom merasa bersyukur atas adanya PNPM Mandiri Perdesaan dan dibangunnya jembatan limpas tersebut. “Kami merasa bersyukur  jembatan limpas ini mempermudah mengangkut hasil pertanian dengan mudah, anak –anak semakin rajin ke sekolah,  Kami bersyukur kepada pemerintah melalui PNPM Mandiri Perdesaan telah membangun jembatan dan mimpi kita bersama 10 tahun yang lalu baru terwujud” Terima kasih PNPM Mandiri Perdesaan. Ucapnya sambil tersenyum melihat jembatan limpas yang kokoh dan megah – ditulis dan dikirim oleh  Suparman S.Pd – Faskab Kabupaten Malang.

PENYELENGGARAAN PELATIHAN INSPEKTORAT REGION II DALAM RANGKA DUKUNGAN AUDIT PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A 2012

Surabaya - Hotel Empire Palace 18 - 25 November 2012.  Acara pembukaan Penyelengaraan Pelatihan Inspektorat Region II Dalam Rangka Dukungan Audit PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 di buka oleh Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Agung Wijanarko, MM.  Dalam acara pembukaan juga hadir Bapak Drs. Sugiyono selaku Inspektur Wilayah II - Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri juga dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur.
 
Pelatihan ini dihadiri oleh 307 peserta dari 429 peserta yang diundang atau mencapai 72% yang hadir pada saat acara pembuakaan yang pesertanya terdiri dari Inspektorat Daerah dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pada sesi pembukaan acara di ballroom tampak sangat padat oleh para peserta sehingga suasana ruangan kelihatan bukan seperti pelatihan tetapi mirip deklarasi atau kampanye, tetapi setelah selesai makan siang peserta dibagi menjadi 5 kelas - yang terdiri dari Kelas A Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung dan Wonosobo.  Kelas B dari Provinsi Jawa Timur & DI Yogyakarta - meliputi semua Kabupaten, Kelas C dari Provinsi Jateng, Bali dan Kalbar - meliputi Kabupaten Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, WOnogiri dan seluruh kabupaten di Kalimantan Barat dan Bali.  Kelompok D terdiri dari peserta dari provinsi Kalteng, Kalsel dan NTB yang terdiri dari seluruh kabupaten serta Kelompok E yang terdiri peserta dari provinsi Kaltim dan NTT yang terdiri dari seluruh kabupaten.

Pak Deddi Teguh Ir. MT - Deputy Korprov Jatim saat memberikan sessi

Suasana pembukaan "mirip" sebuah kampanye ...efektifkah?

Pelatihan berlangsung selama 6 hari efektif atau selama 39 jam atau 2340 menit yang dipandu oleh nara sumber dan pelatih nasional dengan tema utama adalah tentang internal audit.





Berikut catatan sekilah tentang Tujuan, Lingkup dan Pendekatan Audit.

TUJUAN AUDIT

Audit oleh Inspektorat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan merupakan fungsi penilaian dan evaluasi yang independen untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas program tersebut.
Secara lebih rinci, tujuan audit mencakup hal-hal berikut.
1)    Memberikan kesimpulan apakan laporan/pertanggungjawaban keuangan/dana program telah disajikan secara wajar, didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup dan kompeten.
2)    Memberikan penilaian apakah sistem pengendalian intern program telah memadai dan diimplementasikan secara efektif.
3)    Memberikan penilaian apakah pada aspek-aspek tertentu operasional/kinerja program khususnya di tingkat pelaksanaan program di kecamatan dan desa telah dilaksanakan mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program.
4)    Mengidentifikasi dan menginformasikan bilamana dari hasil audit dijumpai adanya indikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan kegiatan program.
Audit oleh Inspektorat Kabupaten/Kota terhadap PNPM merupakan dukungan terhadap audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan program secara nasional (konsolidasi). Selain itu, audit ini juga merupakan bentuk implementasi peningkatan peran inspekorat kabupaten/kota dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

LINGKUP AUDIT

Secara umum, lingkup audit mencakup aspek keuangan, sistem pengendalian intern program, serta operasional/kinerja program. Secara lebih rinci, lingkup audit adalah sebagai berikut.
 

1.    Aspek Keuangan
Audit untuk aspek keuangan mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan serta sistem pencatatan dan pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran keuangan program. Audit akan mencakup kegiatan berikut:
a.    Pengujian terhadap kebenaran jumlah-jumlah dalam laporan keuangan/laporan pertanggungjawaban pengeluaran (dana) program baik di Kabupaten, UPK maupun di TPK. 
b.    Pengujian terhadap kebenaran posisi saldo kas yang dikelola oleh UPK, yang mencakup pengujian terhadap arus kas masuk, penggunaan/penyaluran dana ke TPK, serta posisi saldo kas/bank.
c.    Pengujian terhadap eligibilitas/keabsahan dan kecukupan dokumen pendukung pengeluaran dana yang dikelola UPK dan TPK.
d.    Pengujian kesesuaian penggunaan dana UPK dan TPK dengan peruntukan yang ditetapkan atau diperkenankan program.
e.    Pengujian terhadap kecukupan sistem pencatatan/pembukuan keuangan program di UPK dan TPK.
Lingkup audit hanya dilakukan terhadap kegiatan program dari dana BLM yang dicairkan pada periode audit (1 Januari s.d. 31 Desember), tidak mencakup kegiatan selain BLM seperti PAP atau kegiatan lainnya.
 

2.    Pengendalian Intern Program
Penilaian pengendalian intern program mencakup kegiatan penilaian atas kecukupan pengendalian intern program, serta pengujian efektivitas  implementasi khususnya di tingkat kecamatan dan desa. Lingkup kegiatan program yang dinilai mencakup pengelolaan keuangan di UPK serta pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana  dan pengelolaan keuangan di TPK.  Pengujian terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian, dilakukan secara sampling terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama terhadap kegiatan/ aktivitar pengendalian pencairan dan penyaluran dana BLM, pengelolaan kas di UPK, penerimaan dan penggunaan dana di TPK, proses pengadaan, pembangunan prasarana, pelaksanaan kegiatan lain, dan pengelolaan dana bergulir.
 

3.    Aspek Operasional/Kinerja Program
Penilaian terhadap aspek tertentu dalam kepatuhan terhadap ketentuan program mencakup penilaian terbatas pada beberapa aspek program sebagai berikut.
a.    Prosedur pencairan dan penyaluran dana BLM
Penilaian terhadap prosedur pencairan dana BLM mencakup reviu terhadap aspek kepatuhan dalam tahapan pencairan dana, apakah telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam PTO. Selain itu reviu juga mencakup kecukupan/kelengkapan persyaratan dokumen dalam pengajuan pencairan dana BLM.
b.    Ketepatan peruntukan penggunaan dana program
Penilaian ketepatan peruntukan penggunaan dana program mancakup revidw apakah dana-dana program yang dikelola oleh UPK dan masyarakat (TPK) telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PTO.
c.    Prosedur pengadaan
Penilaian prosedur pengadaan mencakup reviu terhadap proses pengadaan input pekerjaan seperti bahan/material serta sewa alat berat oleh masyarakat (TPK). Aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap prosedur pengadaan sebagaimana ditetapkan dalam PTO program. Selain itu, aspek lain yang direviu adalah kewajaran harga pengadaan, serta transparansi dalam proses pengadaan
d.    Pengelolaan dana perguliran
Penilaian terhadap pengelolaan dana perguliran mencakup reviu terhadap pengelolaan dana UEP dan SPP yang dikelola UPK. Aspek yang direviu mencakup:
1)    Penilaian keakuratan pelaporan dana perguliran yang mencakup laporan kolektibilitas pinjaman serta laporan perkembangan pinjaman.
2)    Penilaian kesesuaian peruntukan penggunaan dana perguliran dengan mekanisme dan peraturan yang disepakati.

PENDEKATAN AUDIT

Dalam melaksanakan audit atas PNPM, akan dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based audit). Dengan pendekatan risiko, alokasi sumber daya akan difokuskan pada area kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Demikian halnya dalam pemilihan sample lokasi kegiatan, diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi.  Untuk itu, penetapan lokasi sampling akan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil pemetaan/identifikasi faktor risiko yang dilakukan pada fase perencanaan audit. 

Tahapan Proses Audit

Dalam kaitannya dengan audit atas PNPM secara keseluruhan, hasil audit PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten akan digunakan sebagai bagian sample atau menjadikan bagian pertimbangan oleh auditor dalam penyimpulan hasil audit secara keseluruhan atas PNPM Mandiri Perdesaan.
Oleh karenya, adalah penting untuk menjaga standar mutu dalam pelaksanaan audit oleh Inspektorat Kabupaten, sehingga secara profesi dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar audit.
Untuk memudahkan pengungkapan dan perumusan temuan audit, kompilasi, serta untuk memastikan kelengkapan informasi yang diperlukan telah disajikan standarisasi perumusan temuan audit PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana disajikan pada Lampiran VI tentang Pedoman Perumusan Temuan.[hry]

Pelatihan Asisten MIS Kabupaten Region II

Jakarta, 17 Nopember 2012. Malam ini, adalah hari pertama bagi Asisten MIS Kabupaten mendapatkan Pelatihan Pra-Tugas yang diselenggarakan oleh Ditjend PMD Pusat; sejak mereka ditugaskan untuk jabatan tersebut. Sebanyak 143 orang Asisten MIS kabupaten dari 12 provinsi telah berdatangan ke Hotel Jayakarta, Mangga Besar - Jakarta guna mengikuti Pelatihan Pra-Tugas Gelombang ke II. Ke-12 provinsi tersebut adalah: Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimanatan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pelatihan ini akan berlangsung hingga tanggal 22 Nopember 2012, dengan materi pelatihan berkaitan dengan Program Aplikasi, Olah Data dengan Menggunakan Excel dan Query serta Pengelolaan Data Program. Adapun materi pelatihan Asisten MIS Kabupaten ini, adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Alur Tahapan Program
2. Penjelasan Tupoksi dan Etika Profesi
3. Pengenalan Aplikasi Profile
4. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Tahapan Kegiatan (DB Protak)
5. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Hasil Kegiatan (DB Protan)
6. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Keuangan UPK (DB SI UPK)
7. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Capacity Building (DB Training)
8. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Penanganan Masalah (DB PAPPM /Masalah)
9. Penjelasan dan Pendalaman Aplikasi Disbursement Online
10. Penjelasan dan Pendalaman Penggunaan Excel dan Query untuk Olah Data Laporan
11. Pengenalan Web-Blog untuk publikasi hasil-hasil dan kegiatan Program

Pada hari pertama kegiatan pelatihan ini, seluruh peserta mendapatkan pengarahan dari Panitia Penyelenggaran dan Tim Pelatih berkaitan dengan Alur Kegiatan Pelatihan, Materi Pelatihan, Pengorganisasian Kelas serta nama-nama Pelatih yang akan mendampingi selama proses pelatihan berlangsung. Tampak wajah-wajah cerah yang terpancar dari para peserta, yang sebagian besar baru pertama kali menginjakkan kaki di Ibukota Jakarta. Berbagai ungkapan optimistis dan penuh semangat dari peserta ketika sessi Penjelasan Teknis sedang berlangsung. Sebagian besar peserta pelatihan berharap, bahwa pelatihan Asisten MIS Kabupaten ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Asisten MIS di lokasi tugas masing-masing. Semoga, pelatihan Asisten MIS Kabupaten ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan tenaga-tenaga Asisten MIS yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. [AMC]

Pnpm Mandiri Perdesaan Generasi Sehat & Cerdas Melakukan Pelatihan Pra Tugas Kepada Pendamping Lokal Untuk T.A 2012

Wajib menyanyikan Indonesia Raya sebelum acara dimulai

Surabaya - Hotel Equator 15 November 2012.  Kegiatan Pelatihan Pra Tugas kepada para Pendamping Lokal (PL) di lokasi PNPM MPd Generasi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur dilaksanakan di Hotel Equator Surabaya pada tanggal 12 sampai dengan 20 Nopember 2012 yang dihadiri oleh 50 peserta dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Nganjuk, Malang, Magetan, Trenggalek dan Pamekasan.  Di hari yang sama tetapi tempat yang berbeda yaitu di Hotel Lor Inn Solo Jawa Tengah juga dilaksanakan Pelatihan Penyegaran kepada para Fasilitator Kabupaten secara serentak untuk wilayah RMC IV - meliputi provinsi Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.  

Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal kali ini difasilitasi oleh  para pelatih yang terdiri dari Gunawan (PSF World Bank), Yonef Rizal S Sos ( Sp GSC), Yayu Sri Rahayu ST M.Kom(MIS ), Ir. Aris Munandar ( FasKab Magetan ), Tyas Himawan ST ( FasKab Trenggalek ), Rinawiyati ( FasKab Malang ).
 
Acara pembukaan dihadiri oleh Bapak Valentinus Sudarjanto Sumitro, SIP, M.Si. selaku PPTK PNPM GSC PMD, Bapak  Ir. Djoko Soetiono selaku PPTK PNPM GSC Prov Jatim, Bapak Nurrahman Joko W S.H selaku Korprov PNPM MPd Jatim. Acara pembukaan dibuka oleh Bapak Valentiuns pada tanggal 14 Nopember 2012 dimulai pada pukul 20.00 dengan agenda penyampaian pidato mewakili Direktur Sosial Budaya Kemendagri diantaranya Tugas PL pada program. Selain itu disampaikan juga mengenai progress kegiatan program di Jawa Timur sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 telah mencairkan BLM mencapai 43% masih kurang 57%, dengan target 100% di bulan Desember 2012.
 
Materi pelatihan diantaranya :
1.    Konsepsi Program
2.    Alur tahapan : persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
3.    Pengisian form – form
4.    Pelaporan administrasi
5.    Pembukuan PK
6.    RKTL

Photo bersama setelah selesai acara pembukaan

Harapan dari pelatihan ini PL dapat melaksanakan tugas di lapangan dan membantu kegiatan FK baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa - seperti ditulis dan disampaikan oleh Ibu Yayu Sri Rahayu (MIS - Generasi Sehat dan Cerdas) [hry]

Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kabupaten & Asisten Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2012

Drs. Kun Wildan MBA memberikan sambutan dan arahan

Surakarta, Hotel Lor Inn 15 November 2012 - Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kabupaten dan Asisten Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2012 dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 23 November 2012 bertempat di Hotel Lor Inn Surakarta. Acara pelatihan dibuka oleh Drs. Kun Wildan MBA - Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini mewakili Dijen PMD Departemen Dalam Negeri. Sebelum acara pelatihan dibuka secara resmi, disampaikan laporan singkat pelaksanaan pelatihan yang disampaikan oleh Drs. Benny Irwan M.Si M.A selaku Kasubid Perencanaan Partisipatif Direktur Jenderal PMD - Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 243 orang fasilitator yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah 104, Jawa Timur 106, Bali 21 dan DI Yogyakarta 12 fasilitator sertas 24 pelatih sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 267 peserta dari 4 provinsi dalam wilayah manajemen RMC IV.  Proses pelatihan dengan menggunakan metode POD (Pendidikan Orang Dewasa) proses partisipatif dengan mengkombinasikan antara teori dengan pengalaman lapangan.  Tujuan dari pelatihan penyegaran ini adalah meningkatkan kapasitas pelaku fasilitator, meningkatkan dan memotivasi semangat baru kepada para fasilitator serta merefleksikan pengalaman lapangan sebagai pembelajaran - demikian disampaikan oleh Pak Benny, disamping tujuan dimaksud diatas pelatihan penyegaran kali ini mempunyai output - meningkatkan motivasi para fasilitator, meningkatkan pengertian dan pemahaman peran fasilitator sehingga para fasilitator menjadi lebih baik dalam menjalankan tupoksi dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah penyampaian laporan pelaksanaan pelatihan dari Pak Benny diteruskan sambutan dari pihak tuan rumah pelaksana kegiatan pelatihan dalam hal ini diwakili oleh Kadaryanto SH MM selaku Kabid Ekonomi PJO Provinsi mewakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, menurut Pak Kadaryanto - kami sangat bangga dan senang bahwa Jawa Tengah ditunjuk oleh Jakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan pelatihan fasilitator kali ini - selamat datang di Jawa Tengah jangan lupa dengan wisata kuliner dan wisata budaya di kota Solo kepada para peserta dari Bali, Jatim dan Yogya - demikian disampaikan oleh Pak Kadaryanto dengan penuh canda dan tawa namun tidak mengurangi isensi pesan sambutannya.

Titin Salamah S.Sos - Faskab Banyuwangi menerima Kartu Tanda Peserta Pelatihan dari Pak Kun Wildan mewakili peserta didampingi peserta dari Faskab Provinsi  Bali

Pak Kun Wildan juga tidak kalah seru dalam memberikan kata pembukaannya sebelum memberikan pengarahan didepan para peserta, menurut Pak Kun - PNPM Mandiri Perdesaan adalah sangat unik, unik yang pertama adalah pada saat libur nasional seperti saat ini (hari pertama pelatihan bertepatan dengan hari libur nasional yaitu Tahun baru Hijriah 1434 H) malah mengadakan pelatihan - sedangkan unik berikutnya adalah mengacu pada pengarahan Wakil Presiden R I yaitu satu - satunya organisasi pemberdayaan yang sangat mengutamakan kualitas proses disamping juga harus menghasilkan output yang berkualitas.  Masih menurut Pak Kun, pelaksanaan pendampingan harus mengacu pada kata pendampingan itu sendiri - yaitu sebagai fasilitator jangan memimpin didepan tetapi juga jangan selalu ketinggalan dibelakang tetapi harus seiring dan mendampingi masyarakat disamping juga menerapkan prinsip program yang transparan. Ke depan UPK akan dilakukan Audit Independen yang bertujuan untuk membantu para pengurus UPK dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada masyarakat - sehingga tercipta check and ballance. Akhirnya selamat mengikuti pelatihan semoga sukses dan mengamalkannya dalam kegiatan nyata di pemberdayaan masyarakat - terutama masyarakat keluarga miskin. [hry]

BELAJAR DARI DUSUN KALI BENTAK DESA PANGGUNGREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR TENTANG HAKEKAT PNPM MANDIRI PERDESAAN

Portal menuju jalan masuk dusun Kali Bentak

1.    Modal Sosial
   

Dusun Kali Bentak adalah salah satu dusun di Desa Panggungrejo, Kec. Panggungrejo di wilayah Blitar Selatan, dimana kondisi topografinya bertypikal pegunungan selatan jawa yang bergunung, tanah lempung berbatu dan sulit air. Tanaman yang ada umumnya tanaman keras seperti jati, waru gunung, atau ladang jagung, lombok, singkong, sedangkan padi hanya dapat ditanam pada saat musim penghujan. Populasi di dusun ini berjumlah 319 KK, budaya gorong royong dan hidup rukun saling membantu masih sangat kental terpelihara. Pembangunan sarana prasarana umum di dusun ini lebih banyak dilakukan melalui upaya warga sendiri, mengoptimalkan potensi yang ada, dan tidak hanya mengandalkan meminta-minta dari pemerintah. Pak Kateni, Kepala Dusun Kali Bentak menjelaskan, ”Alhamdulillah, kerukunan warga disini masih terjaga, contohnya kalau hanya mengerjakan pasang atap rumah, warga tersebut tidak perlu biaya, cukup menyediakan singkong rebus dan teh saja, semua warga siap gotong royong”. 

2.    Pelaksanaan PNPM MPd

Kecamatan Panggungrejo telah mendapakan alokasi Program PNPM MPd sejak tahun 2002. Pada tahun 2002 tersebut, sebenarnya usulan jalan rabat beton Dusun Kali Bentak dianggap sangat layak oleh Tim Verifikasi dan mendapat prioritas pada MAD Prioritas di kecamatan. Kondisi jalan saat itu sangat sulit untuk dilalui oleh sepeda motor apalagi kendaraan roda 4. Jalan menikung, menanjak, dan licin penuh kubangan pada saat musim penghujan. Anak-anak sekolah dipastikan menenteng sepatunya dari rumah sampai dekat jalan aspal, dan baru memakainya setelah sampai di jalan beraspal. Mendorong dan menarik sepeda motor atau kendaraan roda 4, sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh warga di sekitar jalan tersebut. Meskipun usulan ini sudah dinyatakan layak dan terdanai, namun muncul kecemburuan dari dusun-dusun yang lain, sehingga terjadi tarik ulur antar dusun. Sebenarnya warga Dusun Kali Bentak sudah mau mengalah dengan cara membagi 2 volume jalan dengan dusun lain, dengan konsekuensi masyarakat sanggup menambah swadaya, namun warga dusun lain tetap tidak mau. Karena situasi tidak terkendali, akhirnya Kepala Desa saat itu (Pak Tukul) memutuskan untuk mundur atau tidak mengambil alokasi Program PNPM MPd pada tahun itu. Keputusan Kades ini disikapi oleh warga dusun dengan perasaan ikhlas, legowo, atas nama kerukunan dengan warga dusun lain, meskipun proyek yang sudah di depan mata akhirnya sirna hilang, yang otomatis kesulitan akses jalan masih harus menjadi masalah sehari-hari.

Launcing Sistem Informasi Manajemen Terpadu PNPM Mandiri

Surabaya, 12 Nopember 2012. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membuka peluang bagi publik untuk mengawasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui sistem informasi manajemen PNPM mandiri tahap II (Simpadu). 

"Bagaimana penyerapan anggaran dan capaian programnya," kata Direktur Pengentasan Kemiskinan Bappenas Rudi Soeprihadi Prawiradinata, Kamis (8/11). Sistem informasi ini menyajikan data capaian, persebaran program, sektor, dan realisasi anggaran, yang dikumpulkan dari masing-masing sektor PNPM. Simpadu yang dapat diakses melalui website simpadu-pnpm.bappenas.go.id ini, kata Rudi, menyajikan tools interaktif kepada pengunjung untuk memberikan komentar. "Saran dan kritik dari luar, atau masukan mengenai apa saja yang dibutuhkan," ujarnya. 

Selain pengawasan publik, Rudi mengatakan, Simpadu juga mempermudah fungsi koordinasi bagi Kementerian dan Lembaga terkait PNPM. "Fungsi pengawasan Bappenas, Kemenko Kesra, TNP2K," katanya di Jakarta, Kamis (8/11).

Sejak diluncurkan tahun 2007, lokasi dan alokasi pendanaan PNPM Mandiri terus diperluas dan ditingkatkan. Bahkan pada tahun 2009, lokasi PNPM Mandiri meliputi seluruh kecamatan di Indonesia. Dengan skala yang demikian besar, baik dari sisi cakupan wilayah maupun dana yang dikelola, PNPM Mandiri memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa program ini berjalan tepat sasaran. Salah satu alat yang digunakan adalah dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) PNPM Mandiri yang handal, interaktif, dengan data yang lengkap dan terpercaya. 

Selama ini, Sistem Informasi Manajemen (SIM) PNPM Mandiri dikelola oleh masing-masing program dan tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Kondisi ini sangat menyulitkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri secara keseluruhan. Dengan mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan seluruh SIM masing-masing program PNPM Mandiri, SIMPADU PNPM Mandiri merupakan jawaban terhadap permasalahan tersebut.

Selanjutnya, alamat Website SIMPADU ini dapat diakses melalui alamat link URL berikut:

http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id

SHARING HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN OLEH TIM PSF WORLD BANK DI RAKORPROV PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA TIMUR

Pak Hari (PSF WB) - sedang sharing kepada peserta Rakorprov

Malang - Hotel Ollino 8 November 2012.  Hari terakhir Rakorprov kali ini pada sessi ke tiga diisi oleh Tim Dukungan Lapangan PSF World Bank berupa presentasi hasil kunjungan lapangan yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir di wilayah Kabupaten Gresik dan Jombang yang menjadi daerah PNPM MPd Jawa Timur - paparan hasil kunjungan lapangan disampaikan oleh Bapak Hari Sutantya - yang berupa temuan dilapangan baik "Good Finding" maupun "Not Good Finding" bererapa kegiatan baik phisik maupun non phisik - juga ditampilkan beberapa photo hasil kunjungan dan komentar - komentar interpretasi terhadap photo dari sisi "baik" maupun "kurang baik" sehingga ada proses pembelajaran dari photo - photo tersebut untuk perbaikan ke depan.   Dari proses paparan tersebut sebenarnya pihak penyaji ingin mengetahui sejauh mana proses - proses implementasi program di lapangan sudah menerapkan prinsip program yang selama ini menjadi "ruh" pemberdayaan di PNPM MPd diterapkan oleh fasilitator, disamping itu juga mengkaji bagaimana para fasilitator menyikapi "Systemic Issue" yang terjadi di daerah masing - masing, baik di tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi dengan melakukan : Quality Assurance & Quality Control serta melakukan Monitoring & Evaluation

Ada proses dinamika yang menarik setelah presentasi PSF World Bank dalam sessi tanya jawab karena berbagai interpretasi muncul dari peserta dan menjadi bahan evaluasi bersama demi perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. Jadi output dari sessi ini adalah ada masukan dari hasil kunjungan lapangan Tim Dukungan PSF World Bank baik yang "Good Findings" maupun "Not Good Finding" yang akhirnya menjadi bahan evaluasi bagi semua insan yang peduli dengan konstituen program ini - yaitu Keluarga Miskin.

On The Spot from OLLINO HOTEL in RAKORPROV PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA TIMUR

Malang - Hotel Ollino, 07 November 2012 adalah merupakan hari kedua Rakorprov dimana dalam pelaksanaan rakor dibagi menjadi 3 kelas - yaitu Kelas FasKab, Kelas FasTKab dan Kelas FasKeu, dengan masing - masing agenda dan topik yang sudah disusun sebelumnya.  

Berikut adalah news on the spot di hari ke dua Rakorprov seperti tampak dalam gambar :

Kelas Fasilitator Kabupaten sedang try out mengisi Web Pengaduan Sistem online yang di fasilitasi oleh Ibu Juariah, SH (SP2M - Specialist Penanganan Pengaduan Masalah).

Ibu Juariah, SH - sedang memfasilitasi pelatihan

Para Faskab asyik akses di Web Pengaduan

Kelas Fasilitator Keuangan Kabupaten sedang mendiskusikan tentang Sistem dan Format Pelaporan UPK yang difasilitasi oleh Bapak Anang Mego Cahyo (MIS - Management System Specialist).

Bpk Anang MC - fasilitasi di Kelas FasKeu

Ibu Prima Parisade - sedang berargumentasi

Kelas Fasilitator Teknik Kabupaten sddang mendiskusikan Sistem Infrasruktur yang Terintegrasi dengan Kegiatan Masyarakat yang lain sehingga tersusun Rencana Kegiatan Infrastruktur yang Integrated dan Kelayakan Design Kontruksi - yang difasilitasi oleh Bapak Chairil Latief (Fasilitator Teknik Kabupaten)

Pak Chairil  sedang  brainstorming dengan peserta

Pak Chairil serius menggali informasi dari peserta