Prinsip-prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan: 1.Transparansi, 2.Keberpihakan pada Orang Miskin, 3.Partisipasi Masyarakat, 4.Prioritas Kebutuhan, 5.Kesetaraan Gender, 6.Akuntabilitas, 7.Keberlanjutan. Anda tengah berkunjung di Web Blog PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur di www.pnpm-jatim.com

Rekrutmen Fasilitator

Arsip lain Kategori ini »

Usulan Yang Dibutuhkan Masyarakat Melalui PNPM?

Keluarga Besar PNPM Mandiri

Postingan Terbaru

Daftar Rekruitment Calon Fasilitator Kecamatan Tahun 2014

Dipublikasikan Oleh PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur pada Senin, 21 April 2014 | 15.54

Mohon dipersiapkan bagi nama-nama calon Fasilitator Kecamatan yang masuk dalam Daftar Rekruitmen Tahun 2014 berikut :
1. Shortlist FK PMD 14 April 2014_001    Lihat / Unduh
2. Shortlist FK PMD 14 April 2014_002    Lihat / Unduh
3. Shortlist FK PMD 14 April 2014_003    Lihat / Unduh
4. Shortlist FK PMD 14 April 2014_004    Lihat / Unduh
5. Shortlist FK PMD 14 April 2014_005    Lihat / Unduh
6. Shortlist FK PMD 14 April 2014_006    Lihat / Unduh

LOWONGAN PEKERJAAN POSISI FT PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA TIMUR DIPERPANJANG

Dipublikasikan Oleh PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur pada Selasa, 04 Maret 2014 | 09.32


LOWONGAN PEKERJAAN POSISI FK & FT PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA TIMUR

Dipublikasikan Oleh PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur pada Jumat, 07 Februari 2014 | 12.33























Kepala BPMPD Tulungagung, Buka Acara Sosialisasi PNPM MPd 2014

Ir. Moch Justi Taufik membuka acara Sosialisasi PNPM MPd
TULUNGAGUNG - Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam masyarakat terhadap PNPM MPd Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd)  Tahun Anggaran 2014. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 5 Pebruari 2014 bertempat di Hotel Narita Tulungagung. Peserta yang hadir sebanyak 95 orang berasal dari Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Tulungagung dan perwakilan pelaku PNPM MPd 14 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan TA 2014. Sebagai Narasumber berasal dari Satker PNPM Kabupaten Tulungagung, Specialist Training Regional Management Consultan (RMC) Jawa Timur dan Tim Fasilitator Kabupaten Tulungagung.  Melalui Proses Sosialisasi peserta diharapkan dapat mengetahui Materi tentang Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sistem Perencanaan Partisipatif di PNPM-MPd, Target Capaian Kinerja yang harus di Capai PNPM MPd Kabupaten Tulungagung TA 2014 dan Strategi Optimalisasi Peran Pelaku PNPM MPd. Sosialisasi PNPM MPd Kabupaten Tulungagung TA 2014 dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Tulungagung Ir. Moch. Justi Taufik.
Dalam sambutannya Kepala BPMPD mengatakan PNPM MPd sangat… sangat…. sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Keberhasilan PNPM MPd tergantung pada peran semua pihak, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam Program ini telah menempatkan masyarakat sebagai subyek (pelaku) bukan lagi sebagai obyek dari proses pembangunan. Pelaksanaan PNPM MPd di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan terintegrasi dengan Perencanaan Reguler yang dilakukan oleh Teknokratis dengan mekanisme Perencanaan Partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait hal tersebut, dalam akhir sambutannya Ir. Moch. Justi Taufik berharap mudah-mudahan di Tahun Anggaran 2015  Kabupaten Tulungagung dapat mempersiapkan diri untuk menjadi Lokasi PNPM Integrasi,”.Nng

Vonis 4 Tahun 2 Bulan Untuk Kristina

Dipublikasikan Oleh PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Timur pada Selasa, 04 Februari 2014 | 11.13

SURABAYA – Harapan Kristina, mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM 2008-2011 Kecamatan Donomulyo, bebas dari LP Wanita Sukun Malang, musnah sudah. Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya, Kamis petang, memvonis Kristina dengan hukuman penjara 4 tahun 2 Bulan.
Majelis hakim yang diketuai Sri Herawati SH, didampingi hakim anggota Titi Sansiwi SH dan Gazalba Saleh SH, sama sekali tidak melihat hal-hal yang meringankan Kristina, dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 439,4 juta ini.
Kalau pun ada, hakim hanya mempertimbangkan bahwa Kristina, 40 tahun, bersikap sopan selama persidangan. Tidak pernah dihukum dan masih memiliki tanggung jawab atas 4 orang anak-anaknya.
‘’Terdakwa terbukti bersama melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Karena itu, kami memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman  4 tahun penjara dengan dengan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara,’’ tandas Herawati.
Selain hukuman tersebut, Kristina juga diwajibkan mengganti kerugian uang negara sebesar Rp 439,4 juta. Seluruh harta benda miliknya, akan disita negara dan akan dilelang untuk membayar kerugian negara. Jika tidak cukup, hukuman Kristina akan ditambah 2 tahun 1 bulan.
Vonis majelis hakim tersebut, hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rio Vernikaputra SH. Dalam sidang sebelumnya, Rio menuntut Kristina dengan hukuman 4 tahun 2 bulan dengan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara.
Selain itu, jaksa bertubuh subur ini juga mewajibkan Kristina membayar ganti rugi Rp 439,4 subsidair kurungan penjara 2 tahun 1 bulan. ‘’Sama sekali tidak ada yang meringankan terdakwa,’’ ujar Rio kepada Malang Post sebelum sidang digelar.
Sidang yang dihadiri sebagian warga Donomulyo dan pengurus PNPM (Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) ini, berjalan cukup menegangkan. Jika biasanya dalam sidang putusan, terdakwa selalu didampingi penasehat hukumnya, maka tidak demikian dengan sidang putusan Kristina.
Perempuan bertubuh subur, yang dalam sidang mengenakan batik warna hijau, dipadu celana panjang hitam dan sepatu coklat, tampil cukup percaya diri. Tanpa didampingi satupun  penasehat hukum, Kristina tampak tegar mendengarkan putusan jaksa setebal kurang lebih 12 halaman.
Begitu pula, ketika angka vonis hukuman dijatuhkan, tidak ada reaksi apapun dari wajah Kristina. Ketika ditanya Sri Herawati atas putusan tersebut, Kristina pun dengan lantang langsung menjawabnya.
‘’Bagaimana Saudara terdakwa, apakah menerima, pikir-pikir atau mengajukan banding terhadap putusan ini ?’’ tanya hakim. ‘’Maksudnya bagaiman bu hakim. Seminggu itu saya diminta mikir atau bagaimana,’’ tanya Kristina.
‘’Ya, maksudnya apakah Saudara menerima, pikir-pikir atau mengajukan banding?’’ kembali hakim memperjelas pertanyaannya. ‘’Tidak bu. Saya menerima,’’ jawab Kristina dengan wajah mulai kemerahan menahan tangis.
Kristina, yang beralamat di desa Tlogosari RT12/RW01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, resmi ditahan Polres Malang, Kamis 11 Juli 2013 lalu.
Penahanan dilakukan karena setelah melalui pemeriksaan marathon, Kristina diduga secara sah melakukan tindak pidana korupsi dana PNPM di Donomulyo sebesar Rp 439,4 juta.
Dana PNPM yang oleh pemerintah, diharapkan bisa menjadi modal usaha dan mempercepat pertubumhan ekonomi pedesaan, oleh Kristina tidak disalurkan ke kelompok suaha sebagaimana mestinya. Sebaliknya Kristina telah dengan sengaja menggunakan kelompok usaha fiktif untuk mencairkan dana PNPM 2008-2011.
‘’Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan progam pemerintah dalam memberantas korupsi. Uang seharusnya digunakan untuk kelompok tetapi dipergunakan untuk perorangan (Kristina). Dan angsuran yang masuk dari koperasi penerima PNPM tidak disetorkan,’’ papar Sri Herawati. (has)

Berita Seputar PNPM

Arsip lain Kategori ini »

Good Practices

Arsip lain Kategori ini »
Published by : Magister Pendidikan
Copyright © 2013. PNPM Mandiri Perdesaan - Jawa Timur - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger