Gresik Menabuh Genderang PNPM-MPd Anti Korupsi

Banner Anti Korupsi Kecamatan Balongpanggang

GRESIK, Awal Tahun 2014 menjadi tonggak dalam melakukan refleksi dan introspeksi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gresik khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.  Mengapa demikian ??  Seiring dengan akan berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan pada akhir Tahun 2014 sebagaimana masa jabatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai persiapan ” Program Lanjutan Entah Apapun nama Program Pemberdayaan Masyarakat ” nantinya.  Gerakan PNPM-MPd Anti Korupsi terus digalakkan melalui pemasangan banner atau spanduk PNPM Mandiri Perdesaan Anti Korupsi.
Gerakan sosialisasi dan publikasi PNPM Mandiri Perdesaan Anti Korupsi yang merupakan simbiosis mutualisme Spesialis Pengaduan dan Penanganan Masalah (SP2M) - Bu Ria  dan Spesialis Information, Education and Communication (IEC)- Pak Haryo  RMC Jawa Timur, Kabupaten gresik menyambutnya dengan cukup sigap. Terbukti  sampai dengan akhir Januari 2014, dari 13 Kecamatan sudah ada 7 Kecamatan  atau  60 % lebih Kecamatan lokasi PNPM-MPd di Kabupaten Gresik telah memasang banner PNPM Mandiri  Perdesaan Anti Korupsi di lokasi-lokasi strategis. Saat yang tepat kita melakukan sosialisasi dan publikasi untuk mengajak masyarakat  untuk lebih peduli dengan PNPM Mandiri Perdesaan.  Hal ini sangat perlu dilakukan karena tidak cukup tenaga pendamping (Fasilitator) saja yang harus mengendalikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelestarian Kegiatan.   Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa banyak kasus-kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh kelompok pemanfaat bahkan pelaku PNPM-MPd itu sendiri terhadap dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

Banner Anti Korupsi Kecamatan Panceng

Di beberapa tempat nilai penyalahgunaan dana SPP maupun UEP tidak hanya bernilai puluhan juta, ratusan juta saja.. bahkan sudah ada yang tembus hingga milyaran rupiah.  Sungguh hal ini sangat memprihatinkan semua pihak.  Program pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang pada awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hingga menjadi PNPM Mandiri Perdesaan harus kita selamatkan dalam pelestariannya.   Selain kegiatan bidang ekonomi SPP / UEP yang wajib kita awasi pelaksanaannya, juga kegiatan sarana prasarana, kegiatan bidang pendidikan, kesehatan  maupun bidang lainnya juga wajib kita awasi pelaksanaan supaya terhindar dari tindak korupsi yangdilakukan oleh oknum maupun pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.  Salah cara yang sedang kita galakkan saat ini adalah melalui gerakan sosialisasi dan publikasi dengan  pemasangan Banner / Spanduk  PNPM Mandiri Perdesaan Anti Korupsi .
Ada hal yang lebih penting dari semua upaya kita melakukan sosialisasi, mengajak semua pihak  tersebut adalah bagaimana hal itu kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga,  lingkungan kita bekerja  dan tempat kita beraktifitas.  Semoga upaya kita dalam pengendalian kegiatan ini dapat menyelamatkan PNPM Mandiri Perdesaan dari tindak korupsi. Amien. (oleh : Kunang Dana Saputra  Faskab Pemberdayaan Gresik )