Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Program Pada PNPM MPd

Perempuan Tidak Hanya Sekedar Hadir Tapi Juga Aktif  Memberi Ide - Ide

TULUNGAGUNG - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan program andalan pemerintah yang terbukti memberikan banyak sekali perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan baik kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur. Dampak yang paling banyak terasa adalah keikutsertaan kaum perempuan di dalam pelaksanaan program ini. Kecamatan Bandung merupakan kecamatan yang termasuk baru  diantara empat belas kecamatan lain yang mendapatkan bantuan progran PNPM-MPd. Sejak tahun 2010 belum ada permasalahan yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah cerita yang bisa mengangkat citra program,namun dalam pelaksaan tahapan program memang ada beberapa permasalahan yang bisa kita katagorikan sebagai cerita yang bisa dipakai sebagai pengalaman yang menarik untuk di sampaikan. Pada kegiatan perencanaan misalnya, diawal pada saat kita mensosialisasikan program telah di atur dan di bahas tentang aturan dan tata tertib, dimana salah satunya adalah bahwa tingkat kehadiran perempuan pada forum musyawarah wajib menghadirkan minimal 40 %  perempuan, namun pada kenyataannya meski kita sampaikan berulang kali hal ini belum bisa merubah tingkat kehadiran perempuan menjadi meningkat sesuai dengan harapan program.  Siapa yang perlu kita salahkan, apakah dalam hal ini kurangnya sosialisasi, ataukah memang pada kenyataannya wanita ketika di libatkan dalam sebuah musyawarah atau kegiatan banyak yang pasif, atau memang kesibukan seorang wanita dalam mengurus rumah tangga menyebabkan kaum perempuan tidak punya sense of belonging ?.

Dengan berbagai macam sistem pendekatan dengan masyarakat, terutama kaum perempuan yang menjadi penyebab utama permasalahan ini adalah;
Pertama, tidak adanya informasi dari desa tentang pelaksanaan musyawarah dari tahun ketahun sehingga yang di undang atau di libatkan ya orangnya itu-itu saja dan perempuan dianggap tidak bisa memberikan masukan jadi percuma melibatkan kaum ibu-ibu.
Kedua, kurangnya kesadaran bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam sebuah kegiatan (mereka beranggapan meski tidak semua kalau banyak melibatkan dalam sebuah kegiatan pekerjaan rumah jadi berantakan. Musyawarah banyak dilakukan pada malam hari sehingga kurang pas ketika kaum ibu harus hadir. Menyikapi permasalahan ini kita memang memiliki sebuah trik atau strategi untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan.Fasilitator kecamatan dituntut memiliki peran yang lebih besar untuk mendorong kaum perempuan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Untuk merubah dinamika ini, kita telah melakukan pendekatan dan memberikan masukan khususnya kepada  Kepala Desa dan perangkat desa sebagai stokeholder untuk lebih memahami terlebih dahulu tentang program dan mengapa meski banyak melibatkan kaum perempuan sehingga apa yang kita harapkan nantinya bisa tercapai sesuai dengan harapan program. Ditulis oleh : Zuhrotur Rofiqatin (FK Kec. Bandung)