Bantuan Sosial Bedah Rumah Untuk RTM Dari PNPM MPd, Menumbuhkan Semangat Gotong Royong Yang Mulai Pudar

Pasuruan - Sebagai program pemerintah yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, PNPM tidak hanya melakukan kegiatan pembangunan kegiatan fisik berupa sarana prasarana saja. Salah satu programnya yaitu dengan adanya pengelolaan dana bergulir oleh UPK. Pengelolaan dana bergulir menerapkan jasa yang wajar sesuai dengan tingkat bunga bank di wilayah sekitar.
Tiap akhir tahun tutup buku UPK melaporkan pengelolaan dana bergulir yang dikelolanya kepada masyarakat melalui MAD. Surplus pendapatan yang diperoleh UPK bukan merupakan hak sepenuhnya dari pengurus UPK karena sebagian dari surplus tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Pembagian surplus diperhitungkan dengan mengurangi total surplus UPK dengan resiko pinjaman dan alokasi 2% BLM non SPP tahun berjalan, setelah itu akan dibagi dengan komposisi sebagai berikut :
•    untuk penambahan modal minimal 50%
•    untuk penguatan kelembagaan maksimal 10%
•    untuk bantuan dana sosial RTM minimal 15% dan;
•    untuk bonus pengurus UPK maksimal 5% atau 2 kali gaji pengurus UPK (diambil yang terendah)

Kenapa mesti bedah rumah?
Sejak tahun anggaran 2009 – 2010 penyaluan dana social hasil SHU di peruntukkan untuk paket sembako pada RTSM, setelah evaluasi dampak terhadap pemberian sembako, maka dengan beberapa kelemahan nya mulai Tahun anggaran 2011, dana bantuan sosial UPK Tutur Kabupaten Pasuruan dialokasikan untuk bedah rumah yang dilaksanakan bertahap di 12 desa. Untuk tahun 2011 bantuan dana sosial dialokasikan kepada 6 penerima di 6 desa yaitu di desa Ngadirejo, desa Andonosari, desa Kayukebek, desa Wonosari, desa Kalipucang dan desa Tlogosari dengan total dana Rp. 30.000.000,-.   Pada akhir tahun 2012, alokasi bantuan sosial untuk RTM di UPK Kec. Tutur adalah sebesar Rp. 65.000.000,- yang mana dari alokasi tersebut digunakan untuk dana bedah rumah di 6 desa yang belum menerima dana sosial pada tahun sebelumnya yaitu desa Ngembal, desa Sumberpitu, desa Tutur, desa Pungging, desa Blarang dan desa Gendro, dimana prosses penentuan calon penerima daari desa melalui pengajuan proposal, dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk di MAD, dilakukan prioritas dan terakhir dilakukan pendanaan yang dibahwas dalam forum MAD.

Proses penentuan bantuan sosial diputuskan melalui musyawarah di MAD Evaluasi dan Pertanggungjawaban BKAD yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Pemilihan alokasi bantuan sosial untuk bedah rumah didasari oleh adanya keprihatinan akan kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi di masyarakat. Proses pemberdayaan melalui penyaluran dana bergulir belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang benar-benar tidak berdaya apalagi dengan kondisi rumah yang tak layak huni.
Pada kondisi masyarakat semacam ini yang diperlukan adalah bantuan sosial bisa berupa bantuan bedah rumah, pemberian modal usaha ataupun pemberian lapangan kerja baru.

Bagaimana proses pemilihan rumah yang layak didanai?

Seringkali terjadi bantuan-bantuan dari pemerintah yang bersifat dana hibah menjadi salah sasaran karena berbagai faktor. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah dominasi yang berlebihan pada kepentingan pihak-pihak tertentu di desa sehingga bantuan hanya dinikmati oleh orang-orang yang masih dalam lingkaran aparat di desa saja. Hal ini tentu disadari juga oleh pelaku PNPM MPd, untuk itu guna meminimalisir hal-hal tersebut, proses penentuan rumah yang layak didanai didasarkan atas pengamatan langsung kondisi rumah warga yang tidak layak huni di masing-masing desa mengajukan proposal yang disertai foto 0% ke BKAD. Proses pengajuan melibatkan Tim Penulis Usulan desa, TPK, KPMD dan pemerintah desa sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai sasaran, di tingkat kecamatan dibentuk tim veriikasi untuk memverifikasi usulan desa, hasil verifikasi di putuskan dalam pertemuan lintas pelaku yang diikuti oleh KPMD, TPK, Kades, BKAD, BP-UPK, UPK, Camat yang difasilitasi oleh FK & FT.

Pelaksanaan bedah rumah
Salah satu budaya yang mulai tergerus oleh perubahan jaman saat ini adalah budaya gotong royong. Tingkat kesibukan yang tinggi tak jarang akhirnya menjadikan seseorang menjadi acuh tak acuh dengan lingkungan sekitarnya, fenomena ini lebih terasa terutama di daerah-daerah yang relatif lebih maju. Pada masyarakat pedesaan pun lambat laun budaya gotong royong ini mulai memudar. PNPM berusaha melestarikan budaya gotong royong ini dengan mendorong peran serta masyarakat dalam setiap kegiatannya.

Bedah rumah sebagai wujud kepedulian sosial dilaksanakan langsung oleh masyarakat sendiri yang dikoordinir oleh tim bedah rumah yang dibentuk oleh desa beserta masyarakat sekitar.  Dengan kegiatan ini diharapkan bisa melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat dengan adanya swadaya sehingga dengan dana yang terbatas bisa terlaksana menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini diawasi oleh BKAD, BP-UPK dan pelaku-pelaku PNPM lainnya. Diharapkan dengan alokasi bantuan sosial untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak ini bisa lebih menumbuhkan kepedulian sosial dan melestarikan budaya gotong royong yang mulai terkikis oleh arus globalisasi.
Semoga tulisan ini bisa menginspirasi segenap pelaksana program pemberdayaan sehingga proses pemberdayaan benar-benar terlaksana dan tercapai dan tidak hanya berorientasi hasil saja. Tentunya banyak kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat. Ditulis Oleh  Edy Santoso, SE / Aruna Azmi, ST (FK/FT Kec. Tutur)