IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN MELALUI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) DAN PENINGKATAN PERAN – FUNGSI KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG.....sharing kegiatan

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Ngoro

Musrenbang Kecamatan



Jombang  - Bukan sesuatu yang berlebihan dan menjadi sebuah perbincangan hangat bahwa Forum Musrenbang Kecamatan tidak akan berjalan dinamis apabila tidak terintegrasi dengan PNPM-Mandiri Perdesaan. Di awal musrenbang yang terintegrasi motivasi dan semangat masyarakat yang hadir cukup memberikan harapan partisipasinya, namun lambat laun mulai memudar seiring dengan harapan yang tak kunjung datang dari apa yang mereka rencanakan. Disana sini mulai terdengar perlawanan, suara sumbang, ancaman baik dari para Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Pelaku yang akan boikot dan tidak mau hadir dalam Musrenbang di Kecamatan. 

Semiloka dalam rangka menginisiasi PIK

Di sisi lain para Legislatif dari dapil setempat juga enggan untuk hadir, mereka rata-rata seakan ketakutan jika diminta realisasi terkait janji-janjinya semasa kampanye. PIK yang disosialisasikan dan dibahas pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2013 yang akan direalisasikan tahun 2014 mendatang telah memberikan dinamika tersendiri, mampu memotivasi kembali masyarakat untuk berharap kembali dari sebuah kepastian pembangunan yang sudah seharusnya mereka rasakan.

Semiloka  Sinergitas Perencanaaan Pembangunan Desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lesson Learned dari Musrenbang

Kesimpulan yang dapat diambil dari proses Pengintegrasian adalah telah memberikan ruang kreatif bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyatnya. Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) serta Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan telah memberikan angin segar kepada masyarakat akan arti pembangunan dan kepada aparatur kecamatan akan arti pelayanan. Dinamika Musrenbang dipastikan akan lebih baik dan sinkronisasi program akan berjalan efektif. Koordinasi menjadi bagian yang sangat penting baik antar SKPD, SKPD dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan wakil rakyatnya di dewan. Hal yang dapat direkomendasikan adalah adanya peningkatan kualitas Kebijakan di tahun mendatang, dengan mendorong Implentasi Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa, yang akan diakomodir melalui PIK dan saat ini sudah menjadi issue di Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Semoga...... Ditulis ulang dari tulisan  Ir. Yadmadi Akung HS Faskab. Integrasi Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam paparannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengintegrasian melalui PIK & Peningkatan peran fungsi kecamatan di Kabupaten Jombang