Menkokesra: SBY Berakhir, PNPM Lanjutkan!

Tgl: 28/07/2013 16:49 Reporter: Mifta
KBRN, Semarang : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan selesai mengikuti berakhirnya masa bakti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Budiyono pada tahun 2014 mendatang. Tetapi rencananya Pemerintahan SBY  akan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan yang akan datang untuk melanjutkan program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono saat melakukan Safari Ramadhan ke Ponpes Al-Anwar Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Sabtu (27/7/2013) sore.

Menurut Agung Laksono, program seperti PNPM Pedesaan dan PNPM perkotaan adalah program yang pembangunan yang paling berhasil dan dapat dirasakan oleh masyarakat utamanya di daerah pedesaan.

"Siapapun yang menjadi Presiden nantinya, mudah-mudahan rekomendasi terkait PNPM bisa diterima dan dilanjutkan " ujarnya.

Agung Laksono mengatakan bahwa pemerintah harus merubah cara membangunan masyarakat, tidak hanya sekedar memberi, tetapi harus memberdayakan, dan program seperti PNPM lah yang mengandung unsur-unsur  pemberyaan masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini juga menyebutkan tidak hanya PNPM saja, program Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan (SPP) juga merupakan bantuan dari pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat. Program-progam tersebut seperti memberikan kail yang dapat digunakan oleh masyarakat agar bisa memancing sendiri. Bahkan sekarang pemerintah juga memberi perahunya agar bisa digunakan masyarakat untuk mencari lebih banyak ikan lagi.

Bahkan Agung Laksono juga mengungkapkan besaran nominal program PNPM diakhir masa pemerintahan Indonesia bersatu jilid 2 ini akan ditambah khusus untuk kecamatan atau daerah yang masih tertinggal.

"Untuk tahun 2014 mendatang besaran dana PNPM bagi kecamatan yang masih tertinggal akan ditambah dari Rp1 sampai Rp1,5 milyar menjadi Rp3 milyar per kecamatan yang masih tertinggal.Sehingga total dana untuk PNPM secara nasional di tahun 2014 adalah Rp15 Trilyun," ungkapnya.

Selain itu pemerintahan sekarang masih punya pekerjaan rumah untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2015, dan anggaran program PNPM akan dimasukkan.

Sementara dari masyarakat yang dalam kesempatan itu hadir, sebagian besar juga meminta program PNPM ini dapat dilanjutkan secara terus menerus dan bisa ditambah untuk besaran nominal PNPM.

Seperti yang disampaikan Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kabupaten Rembang, Sutarwi bahwa program PNPM yang digulirkan pemerintah dari tahun 2007 adalah produk yang paling dirasakan masyarakat sebagai pelaku di tingkat kecamatan dan tingkat desa.

"Menurut saya belum ada program seperti PNPM yang mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan masyarakat terlibat secara langsung, termasuk kaum ibu-ibu," jelas Sutarwi yang juga pengurus BKAD kecamatan Kaliori

PNPM nampaknya menjadi salah satu produk pemerintahan SBY-Budiyono yang langsung dirasakan manfaatnya dan mampu membuat masyarakat utamanya di pedesaan lebih berdaya. Di kecamatan Kaliori saja pengembangan dana PNPM yang dikelola oleh masyarakat sudah mencapai Rp5,5 milyar. (Mifta/WDA)